BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Penerapan standar nasional pendidikan merupakan serangkaian proses untuk
memenuhi tuntutan mutu pendidikan nasional. Pelaksanaannya diatur secara
bertahap, terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam proses pemenuhan standar
tersebut diperlukan sejumlah indikator pencapaian untuk mempermudah dalam
melaksanakan kegiatan pendidikan. Dan kegiatan operasional pendidikan berada di
tingkat satuan pendidikan (sekolah) dalam upaya menghasilkan lulusan yang
bermutu.
Agar pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di SMA
AL HIKMAH MUNCAR dapat terselenggara dengan baik dan mencapai hasil yang
optimal, maka diperlukan program kerja yang sistematis berdasar
kondisi obyektif sekolah dan mengacu pada konsep kemandirian
sekolah yang memiliki peran strategis
dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah. Kepala
Sekolah sebagai pemimpin harus mampu: 1) mendorong timbulnya kemauan yang kuat
dengan penuh semangat dan percaya diri kepada para guru, staf dan peserta didik
dalam melaksanakan tugasnya masing-masing; 2) memberikan bimbingan dan
mengarahkan para guru, staf dan para peserta didik, serta memberikan dorongan,
memacu dan berdiri di depan demi kemajuan dan memberikan inspirasi dalam
mencapai tujuan.
Untuk dapat melaksanakan fungsinya tersebut di atas, maka dengan disusunnya
Program Kerja Kepala SMA AL HIKMAH MUNCAR Tahun Pelajaran 2019/2020 diharapkan :
1.
Memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan
profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan di sekolahnya;
2.
Memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan pendidik
dan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif, memberi kesempatan
kepada para pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kemampuan
profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan
dalam berbagai kegiatan yang menunjang tujuan sekolah;
3.
Memiliki hubungan sangat erat dengan berbagai pihak yang
terkait dengan upaya peningkatan mutu sekolah dan mendukung keterlaksanaan
seluruh program sekolah dan produktivitas sekolah;
4.
Melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan
kinerja pendidik dan tenaga pendidikan;
5.
Mampu memberikan petunjuk dan pengarahan, meningkatkan
kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan
mendelegasikan tugas secara proporsional;
6.
Memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang
harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap
kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di
sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif;
7.
Memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi
kepada para pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan
fungsinya; dan
8.
Menjadi figur teladan yang dapat dijadikan contoh dan
teladan bagi pendidik dan tenaga kependidikan maupun peserta didik;
B.
Landasan Hukum
1.
Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3.
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
4.
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5.
Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
6.
Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7.
Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8.
Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9.
Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala
Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18
Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
24 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Administrasi
Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
25 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Perpustakaan
Sekolah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
26 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Laboratorium
Sekolah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
Pendidikan Khusus;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMA/SMKLB, SMA/SMKLB, dan
SMALB;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki
Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
C.
Tujuan
Tujuan utama
penyusunan program kerja ini antara lain :
1.
Memberikan
panduan/acuan bagi kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya;
2.
Mempermudah
kepala sekolah dalam mempersiapkan pembinaan dan penilaian yang dilakukan oleh
pengawas sekolah dan dinas pendidikan;
3.
Meningkatkan kinerja kependidikan sehingga nantinya memperoleh hasil
pendidikan dan pengajaran yang optimal;
4.
Meningkatkan kinerja administrasi untuk menghasilkan administrasi sekolah
yang efektif dasn efisien sesuai ketentuan yang berlaku;
5.
Memberikan landasan dan arah yang jelas bagi pengelola pendidikan sehinga
dapat menjadi pedoman kerja;
6.
Memberi landasan bagi penyusunan program kerja tahun berikutnya Situasi dan
kondisi yang kondusif sangat diperlukan dalam pelaksanan program kerja ini,
kerja sama yang harmonis antar komponen sekolah dan efisiensi kerja
masing-masing tetap diperlukan guna mencapai keberhasilan.
D.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyusunan program kerja ini
meliputi identifikasi tugas pokok dan fungsi Kepala Sekolah dalam mengembangkan
sekolah; peningkatan mutu sekolah berdasarkan penerapan 8 Standar Nasional
Pendidikan (SNP); pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, pengembangan
pendidikan karakter, dan pengembangan kewirausahaan; serta pelaksanaan
pengawasan pembelajaran melalui supervisi akademik dan peningkatan profesionalitas
kepala sekolah.
BAB II
MOTO
JUANG, VISI, MISI, STRATEGI DAN TUJUAN
SMA AL
HIKMAH MUNCAR
A. Moto
Juang
Dare To Be Excellent :
Berarti Program Peningkatan Mutu SMA AL HIKMAH
MUNCAR adalah Berani Untuk Lebih Baik
1. Visi SMA
Alhikmah Muncar adalah
“
Terwujudnya Peserta Didik yang Beriman dan Bertaqwa, Unggul dalam prestasi,
Berdaya saing, Berwawasa Global dan Berakhlaqul Karimah “
2. MISI
Untuk mencapai VISI
tersebut, SMA Al Hikmah Muncar mengembangkan misi sebagai berikut:
1. Melaksanakan
kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa.
2. Menanamkan kedisiplinan pada semua aspek kepada seluruh warga sekolah
3. Menumbuhkembangkan
semangat untuk selalu berprestasi dibidang akademik maupun non akademik,
4. Menumbuhkan semangat inovasi yang dapat menunjang pengembangan profesionalisme
5. Memberdayakan seluruh komponen sekolah dan mengoptimalkan sumber daya sekolah dalam
mengembangkan potensi dan minat peserta didik
secara optimal.
3. TUJUAN SMA AL HIKMAH MUNCAR
Tujuan Umum
Meningkatkan
keunggulan potensi dan prestasi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Tujuan Khusus
1) Mewujudkan
mutu lulusan
·
Bersikap sebagai orang beriman,
berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya.
·
Berpengetahuan faktual,
konseptual, dan prosedural sebagai dukungan terhadap penguasaan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak
mata.
·
Berketerampilan berpikir dan
bertindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret
2)
Merumuskan struktur kurikulum
Menyusun struktur
kurikulum tingkat satuan pendidikan memuat kompetensi (sikap, pengetahuan, dan
keterampilan); materi pelajaran yang perlu siswa kuasai; penyebaran peta beban
belajar siswa yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan potensi diri dan
prestasi secara optimal secara alamiah melalui proses pengalaman belajar yang
efektif.
3)
Penyelenggaraan Pelayanan Belajar
Terselenggara pelayanan
belajar yang efektif dengan dukungan sistem perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian yang terbarukan
melalui kerja sama guru yang pembelajaran
dengan indikator
·
Seluruh guru menyusun RPP yang
memenuhi kebutuhan siswa mengembangkan potensi dan prestasinya.
·
Disain pembelajaran pada seluruh
mata pelajaran sesuai koteks satuan pendidikan
·
Memenuhi standar proses
pembelajaran yang menerapkan pendekatan saintifik (menerapkan metode inkuiri,
pemecahan masalah, dan proyek)
·
Mendayagunakan sumber belajar
yang beragam dengan memanfaatkan data yang terdekat, dari kongkrit sampai yang
abstrak.
·
Mendayagunakakan kerja sama
intenal dan eksternal sekolah dengan melibatkan orang tua siswa secara bijak.
·
Mengembangkan model penilaian
yang mendorong siswa belajar dan bekompeten.
·
Mengoptimalkan
pendayagunaan waktu secara efektif dan efisien.
·
Meningkatkan
keunggulan siswa secara kolaboratif.
·
Mengevaluasi
perkembangan belajar secara berkala melalui pertemuan dewan guru.
·
Mengembangkan
inovasi pelayanan belajar sebagai tindaklanjut dari data hasil evaluasi.
·
Mengembangkan Perilaku Jujur,
disiplin dan tanggaung jawab siswa
4)
Penilaian
Terselenggara penilaian
autentik yang menunjang terpenuhinya tertib dokumen sistem informasi penilaian
dan mendorong siswa berprestasi dengan meningkatkan efektivitas (a) perbaikan
instrument yang mengukur ketercapaian indikator hasil belajar (b) pengelolaan
buku nilai guru (c) pengelolaan sistem infomasi penilaian tingkat satuan
pendidikan (d) leger (f) buku induk
siswa, dan (g) raport.
E. Tujuan
Sekolah
1.
Umum
a.
Mewujudkan
komitmen SMA AL HIKMAH MUNCAR berprestasi maju dengan sistem dan kultur yang
berdasarkan hukum, sosial etik dan religius.
b.
Menciptakan
sekolah bercitra disiplin bersikap anti PEKAT, berspirit belajar dan rasa
bahagia.
c.
Menumbuhkan
produktivitas dan integritas personal didalam komitmen organisasi.
d.
Memiliki
sarana prasarana pendidikan yang baik, modern dan cukup.
e.
Memiliki
tenaga guru, staff TU dan penjaga yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
2.
Khusus
a.
Tercapainya
angka KKM semua Mata Pelajaran oleh setiap peserta didik, minimal 85.
b.
Tercapainya
tingkat kehadiran individual dalam pembelajaran efektif, maksimal 98%.
c.
Tercapainya
kondisi kesiapan fungsi-fungsi sekolah berstandar nasional pendidikan.
d.
Tercapainya
proses pembelajaran multidimensi, bermakna dan berbasis kompetensi.
e.
Tercapainya
angka kenaikan kelas, kelulusan dan melanjutkan 100%.
BAB III
TUGAS POKOK
KEPALA SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN SEKOLAH
A.
Tugas Pokok
Tugas pokok kepala sekolah dalam usaha mengembangkan sekolah, yaitu
bagaimana upaya kepala sekolah dalam
1.
menyusun dan atau menyempurnakan visi, misi dan tujuan
sekolah;
2.
menyusun struktur organisasi sekolah;
3.
menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana
kerja tahunan (RKT);
4.
menyusun peraturan sekolah; dan
5.
mengembangkan sistem informasi manajemen.
B.
Usaha Pengembangan Sekolah
1.
Menyusun Visi, Misi, dan Tujuan
Visi adalah pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita,
inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah
pada masa yang akan datang.
Misi adalah pernyataan tentang hal-hal yang digunakan sebagai acuan bagi
penyusunan program sekolah dan pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah
yang terlibat, dengan penekanan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu
lulusan yang diharapkan oleh sekolah dalam rangka mewujudkan visi sekolah.
Tujuan adalah capaian kualitas yang spesifik, terukur, dapat dikerjakan,
relevan, dan jelas waktu pencapaiannya, dalam rangka mewujudkan visi dan misi
sekolah. Menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah merupakan salah satu tugas
kepala sekolah. Visi dan misi sekolah merupakan tahap awal bagi sekolah dalam
membuat rencana pengembangan sekolah lima tahun ke depan.
2.
Pengembangan Struktur Organisasi Sekolah
Struktur organisasi adalah pengaturan tentang sistem penyelenggaraan dan
administrasi sekolah yang memuat uraian tugas, wewenang, dan tanggung-jawab
yang jelas dan transparan.
3.
Langkah Strategis Pengembangan Sekolah
Kepala
sekolah dalam mengembangkan sekolah dapat menggunakan alur strategi
pengembangan sekolah yang ditunjukkan oleh diagram di bawah ini.
|
Kesenjangan
|
|
Misi
|
|
Strategi Perencanaan
dan Pelaksanaan Program
|
|
Rencana Kerja Tahunan
(RKT)
|
|
Rencana Kerja Tahun
(RKT) ke-2
|
|
Rencana Kerja Tahun
(RKT) ke-4
|
|
Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS)
|
|
Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS)
|
|
Analisis Lingkungan
Strategis
|
|
Indikator: 8 Standar
Nasional Pendidikan
|
|
Pendidikan yang
diharapkan
|
|
Kondisi Pendidikan
Saat Ini
|
|
Monitoring dan
Evaluasi
|
|
Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS)
|
|
Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS)
|
|
Rencana Kerja Tahun
(RKT) ke-3
|
|
Rencana Kerja Tahun
(RKT) ke-1
|
|
Rencana Kerja Jangka
Menengah (RKJM)
|
|
Tujuan
|
|
Visi
|
Diagram Alur
Strategi Kegiatan Kerja Pengembangan SMA AL HIKMAH MUNCAR
Berdasarkan diagram 1.1, alur strategi
kegiatan kerja kepala sekolah dalam mengembangkan SMA AL HIKMAH MUNCAR, ialah :
a.
Melakukan
analisis lingkungan strategis dengan menggunakan metode analisis dengan
membandingkan antara kondisi pendidikan saat di sekolah dan pendidikan yang
diharapkan (kondisi ideal). Sekolah dapat menggunakan metode analisis seperti
SWOT, Evaluasi Diri Sekolah (EDS) atau metode lain;
b.
Menggunakan
indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang akan dianalisis;
c.
Menemukan
kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi ideal yang diharapkan. Kesenjangan
pada setiap indikator akan menjadi bahan rujukan untuk strategi perencanaan
program pendidikan di sekolah;
d.
Mengelompokkan
program-program sekolah yang terdeteksi dari kesenjangan berdasarkan skala
prioritas;
e.
Menuangkan
skala prioritas ke dalam rencana kerja jangka menengah (RKJM);
f.
Menguraikan
RKJM secara operasional ke dalam rencana kerja tahunan (RKT);
g.
Melengkapi
RKT dengan pembiayaan sehingga menjadi rencana kegiatan dan anggaran sekolah
(RKAS);
h.
Melakukan
pemonitoran untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan dan hasil dari
berbagai yang direncanakan sekolah dan evaluasi berupa pemantauan, pengawasan
dan evaluasi. Hasilnya dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menindaklanjuti
program selanjutnya.
Ø Analisis
Lingkungan Strategis
Analisis
lingkungan strategis dapat dilakukan SMA AL HIKMAH MUNCAR dengan berbagai strategi, di antaranya
evaluasi diri sekolah (EDS), analisis SWOT, analisis konteks.
Ø Evaluasi Diri
Sekolah
Evaluasi diri
sekolah (EDS) adalah proses evaluasi bersifat internal yang melibatkan pemangku
kepentingan pendidikan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan standar
pelayanan minimal (SPM) dan standar nasional pendidikan (SNP). Hasilnya
digunakan sebagai dasar penyusunan RKS dan sebagai masukan bagi perencanaan
investasi pendidikan tingkat kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya.
EDS merupakan bagian dari pemetaan mutu sekolah. Peta mutu ini memberikan data
awal pencapaian standar SPM atau SNP. Tujuan pelaksanaan EDS untuk 1) menilai kinerja
sekolah berdasarkan SPM dan SNP, mengetahui tahapan pengembangan dalam
pencapaian SPM dan SNP sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan; dan 2)
menyusun rencana pengembangan sekolah (RPS) atau rencana kegiatan sekolah (RKS)
sesuai kebutuhan nyata menuju ketercapaian implementasi SPM dan SNP.
Ø Langkah
Operasional dalam Melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah
Langkah-langkah
operasional yang dilakukan kepala SMA AL HIKMAH MUNCAR dalam melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) ditunjukan
dalam tabel sebagai berikut :
|
KOMPONEN
|
LANGKAH KERJA
|
PERANGKAT
|
|
Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
|
1.
Membentuk Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri
atas unsur Kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Administrasi,
Komite Sekolah, Orang Tua dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
2.
Membagi tugas TPS sesuai dengan bidangnya.
3.
TPS memahami instrumen EDS baik manual maupun digital.
4.
TPS melakukan analisis berdasarkan instrumen.
5.
TPS membuat rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL)
berdasarkan hasil pengisian instrumen EDS.
|
1.
Notula Rapat
2.
Daftar Hadir
3.
Instrumen EDS
4.
Instrumen EDS hasil kajian
5.
Instrumen EDS hasil pengembangan
|
Ø Penggunaan
Instrumen EDS
Instrumen EDS
yang digunakan dalam pembelajaran ini diberikan dalam bentuk excel. Instrumen
ini telah dikonstruksi sedemikian rupa agar sekolah atau Tim Pengembang Sekolah
(TPS) dapat menggunakannya dengan mudah. Data yang dapat dijaring melalui
instrumen ini meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif
berupa angka 3, 2, dan 1. Angka tersebut menunjukkan level atau gradasi
pencapaian sekolah terhadap masing-masing indikator sesuai dengan keterpenuhan
kriteria. Ditunjukan dalam tabel berikut ini :
|
No
|
Indokator
|
Kriteria
|
Aktualisasi
|
Nilai
|
Alternatif
Rekomendasi Untuk Perbaikan/ Pengembangan
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
...
|
.................
|
..............
|
...................
|
.........
|
...............................................
|
|
Rekomendasi TPS:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
|
|||||
Penjelasan pengisian instrumen:
1)
Kolom 1 berisi nomor indikator.
2)
Kolom 2 berisi indikator yang dikembangkan dari Standar
Nasional Pendidikan (SNP).
3)
Kolom 3 berisi kriteria yang dikembangkan dari deskriptor
dan mengacu pada SNP.
4)
Kolom 4 berisi aktualisasi satuan pendidikan dalam
pemenuhan kriteria pada masing-masing indikator. Aktualisasi dinyatakan dalam
rumusan-rumusan kalimat pernyataan yang menggambarkan tingkat pemenuhan
kriteria secara bertingkat mulai dari tingkat pemenuhan yang tinggi (seluruh
kriteria terpenuhi), tingkat pemenuhan sedang (sebagian besar kriteria
terpenuhi) hingga tingkat pemenuhan yang rendah (hanya sedikit kriteria yang
terpenuhi/hampir seluruh kriteria tidak terpenuhi).
5)
Kolom 5
berisi nilai yang akan terisi secara otomatis oleh sistem aplikasi pada saat
instrumen diisi oleh responden yaitu TPS. Adapun nilai capaian yang akan
dimunculkan oleh sistem aplikasi bersifat data ordinal yaitu 3, 2, 1 sesuai
dengan pilihan yang dicentang dengan pola sebagai berikut.
a. Nilai 3, jika yang dicentang ialah pilihan
yang kategorinya tingkat pemenuhan tinggi
b. Nilai 2, jika yang dicentang ialah pilihan
yang kategorinya tingkat pemenuhan sedang
c. Nilai 1, jika yang dicentang ialah pilihan
yang kategorinya tingkat pemenuhan rendah.
6)
Kolom 6
berisi rekomendasi alternatif yang akan terisi secara otomatis oleh sistem
aplikasi sesuai dengan pilihan aktualisasi yang dicentang oleh responden (TPS).
Kolom/baris rekomendasi TPS harus diisi oleh TPS dengan rumusan kalimat
rekomendasi yang spesifik sesuai dengan kondisi aktual sekolah dan mengacu pada
rekomendasi alternatif.
Ø Mengidentifikasi
Bukti Fisik
Bukti fisik
digunakan sebagai acuan dalam menetapkan terpenuhi tidaknya suatu kriteria.
Instrumen ini dilengkapi dengan manual (petunjuk) yang berisi keterangan bukti
fisik yang diperlukan dari setiap kriteria agar TPS memiliki persepsi yang
sama. Bukti fisik juga berfungsi sebagai sumber informasi, misalnya catatan
kajian, hasil observasi, dan hasil wawancara/konsultasi dengan komite, orangtua,
guru-guru, peserta didik, dan lain-lain. Bukti fisik pada umumnya dalam bentuk
dokumen tertulis dan beberapa artefak lain yang sejenis, misalnya bagan, produk
keterampilan dan sebagainya. Berbagai jenis bukti fisik dapat juga digunakan
sebagai bukti tahapan pengembangan tertentu. Informasi yang dikumpulkan
berdasarkan bukti fisik tersebut dapat diverifikasi melalui proses triangulasi
sehingga bagian penting dari proses pengisian instrumen EDS adalah keakuratan
data yang berbasis bukti fisik. Artinya, TPS harus benar-benar berpedoman pada
kejujuran, ketepatan analisis dan ketersediaan bukti fisik dalam menetapkan
status terpenuhi tidaknya suatu kriteria.
Ø Merumuskan Rekomendasi
TPS merumuskan
rekomendasi berdasarkan kriteria dan indikator EDS. Rekomendasi merupakan kunci
pokok dari proses EDS karena rekomendasi itulah yang menjadi titik temu antara
kondisi faktual dan kondisi yang diharapkan. Instrumen EDS memuat 2 bagian
rekomendasi yaitu alternatif rekomendasi dan rekomendasi TPS. Alternatif
rekomendasi disediakan oleh sistem aplikasi namun rekomendasi tersebut masih
bersifat umum. Berdasarkan alternatif rekomendasi tersebut, TPS merumuskan
rekomendasi yang lebih spesifik dan operasional sesuai dengan kondisi
sekolahnya. Dengan demikian rekomendasi ialah dasar untuk rencana pengembangan
sekolah (RPS).
4.
Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah
Rencana
Kerja Jangka Menengah (RKJM) menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun
waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan
perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. RKJM merupakan
rencana kerja pencapaian tujuan berdasarkan skala prioritas. Substansi rencana
kerja tersebut diperoleh dari kesenjangan yang terjadi antara kondisi sekolah
saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan. Indikator dari RKJM mengacu pada
8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Rencana Jangka Menengah (RKJM) dapat
disusun melalui tahapan pada sebagai berikut.
|
No
|
Komponen
|
Langkah
Kerja
|
Perangkat
|
|
1.
|
Rencana kerja jangka menengah (RKJM)
|
1.
Menugaskan tim kerja / tim pengembang untuk menyusun
RKJM
2.
Menganalisis rekomendasi hasil EDS, visi, misi, dan
tujuan sekolah
3.
Menentukan prioritas dalam penyusunan RKJM
4.
Mereviu dan merevisi rancangan (draf) rencana kerja
jangka menengah (RKJM)
5.
Memfinalisasi hasil revisi Rencana Kerja Jangka
Menengah (RKJM)
6.
Menandatangani dokumen RKJM
|
Dokumen RKJM
|
5.
Menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kegiatan, dan
Anggaran Sekolah
a.
Menyusun
Rencana Kerja Tahunan
Rencana
Kerja Tahunan (RKT) adalah rencana kerja SMA AL HIKMAH MUNCAR dalam 1 tahun
sebagai skala prioritas dari RKJM. Rencana Kerja Tahunan dapat dinyatakan dalam
Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah sebagai istilah lain dari Rencana
Anggaran Penerimaan dan Belanja sekolah. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar
pengelolaan sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan,
partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Rencana kerja tahunan memuat
ketentuan yang jelas mengenai kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran,
pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasarana,
keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat
dan kemitraan, serta rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada
peningkatan dan pengembangan mutu.
Menyusun
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
menggunakan tahapan sebagai berikut.
|
No
|
Komponen
|
Langkah
Kerja
|
Perangkat
|
|
1.
|
Rencana
Kerja Tahunan dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah
|
Memembentuk
Tim Pengembang Sekolah (TPS)
|
SK TPS
|
|
Menganalisis
program pada RKJM yang menjadi skala prioritas pada tahun bersangkutan.
|
Hasil analisis
|
||
|
Melaksanakan
program di tahun bersangkutan memerlukan pembiayaan, maka perlu ada uraian
program, volume, satuan, harga satuan, jumlah harga, dan sumber dana
|
|
||
|
Menyetujui
melalui rapat dewan pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan dari komite
sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah
swasta rencana kerja ini disahkan oleh penyelenggara sekolah.
|
|
||
|
Menyusun RKT
dilengkapi dengan rencana anggaran dan belanja sekolah (RKAS) dalam dokumen
tertulis yang mudah dibaca dan dipahami oleh para pemangku kepentingan
pendidikan.
|
|
b.
Menyusun
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
Perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja tahunan SMA AL
HIKMAH MUNCAR meliputi :
1)
sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang
dikelola;
2)
penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan
dana di luar dana investasi dan operasional;
3)
kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam
membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya;
4)
pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta
penggunaan anggaran untuk dilaporkan kepada komite sekolah serta institusi di
atasnya, mengacu pada ketentuan Standar Biaya dan Standar Biaya Kementerian
Keuangan. Rencana Kegiatan dan anggaran sekolah merupakan kegiatan yang
dilakukan sekolah selama satu tahun yang diperinci dengan pembiayaannya.
BAB IV
PENINGKATAN
MUTU SEKOLAH, PENERAPAN
KEPEMIMPINAN DAN KEWIRAUSAHAAN KEPALA SEKOLAH
A.
Mutu Sekolah Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
Mutu pendidikan di satuan pendidikan dapat dicapai apabila satuan
pendidikan dapat memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan (SNP)
secara bertahap dan berkelanjutan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia (UUSPN Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (17). SNP meliputi
delapan standar, yaitu 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi
lulusan (SKL), 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana
dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar
penilaian pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah meningkatkan mutu sekolah
melalui pencapaian SNP sesuai dengan kewenangannya. Fungsi standar nasional
pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan
pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sementara
itu standar nasional pendidikan ini bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk peradaban serta watak
bangsa yang bermartabat.
B.
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Program
Peningkatan Mutu Sekolah
Upaya
meningkatkan mutu SMA AL HIKMAH MUNCAR melalui pencapaian delapan standar
tersebut dapat dilakukan dengan langkah operasional perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan program sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah, ditunjukkan
dalam Tabel berikut ini.
|
No
|
Komponen
|
Langkah
Kerja
|
Perangkat
|
|
1.
|
Kurikulum
|
||
|
a.
|
Dokumen Kurikulum (KTSP, Silabus, dan RPP)
|
Perencanaan:
1.
Membentuk Tim pengembang KTSP dan Kuritlas untuk SMA AL
HIKMAH MUNCAR sebelum tahun pelajaran
baru 2019/2020
|
SK Tim Pengembang KTSP yang melibatkan unsur:
1.
Kepala Sekolah,
2.
Guru kelas
3.
Guru mapel/mulok
4.
Guru program khusus
5.
komite Sekolah
6.
Dinas Pendidikan
7.
DUDI
|
|
|
|
2.
Menggunakan peraturan-peraturan sebagai acuan
penyusunan dokumen kurikulum (SNP, Peraturan Daerah, Program Kekhususan,
pedoman penyusunan KTSP dan Kurtilas tahun lalu).
|
KTSP dan Kurtilas yang disusun memuat
peraturan-peraturan:
1.
Peraturan tentang SI
2.
Peraturan tentang SKL
3.
Peraturan tentang Standar Proses Pendidikan Khusus
4.
Peraturan tentang Standar Penilaian
5.
Peraturan daerah tentang muatan lokal
6.
Pedoman tentang Program Kekhususan
7.
Pedoman penyusunan KTSP
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
Kepala sekolah melakukan pengembangan dokumen kurikulum
oleh tim pengembang KTSP dan Kurtilas.
|
1.
Undangan rapat pengembangan dokumen kurikulum
2.
Notulensi rapat pengembangan kurikulum.
3.
Daftar hadir rapat pengembangan kurikulum
4.
Dokumentasi (foto kegiatan)
|
|
|
|
2.
Kepala sekolah melakukan reviu kurikulum tahun lalu,
SKL, SI, Standar Proses, Standar Penilaian, Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum masing-masing jenjang penddikan atau satuan pendidikan, dan pedoman
implementasi kurikulum.
|
1.
Catatan hasil reviu kurikulum tahun lalu tentang
Standar Isi , standar proses, SKL, Standar Penilaian.
2.
Catatan hasil reviu kurikulum tahun lalu tentang
kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum.
3.
Catatan hasil reviu kurikulum tahun lalu tentang
implementasi kurikulum.
|
|
|
|
3.
Kepala sekolah melakukan revisi dokumen kurikulum.
|
Dokumen final buku 1 (KTSP dan Kurtilas), buku 2
(silabus), dan buku 3 (RPP).
|
|
|
|
4.
Persetujuan dan pengesahan dokumen kurikulum.
|
Dokumen kurikulum yang telah mendapatkan persetujuan
dari komite sekolah dan pengawas serta pengesahan dari Dinas Pendidikan
Kabupaten ...............
|
|
|
|
5.
Melakukan sosialisasi dokumen kurikulum kepada warga
sekolah.
|
1.
Undangan sosialisasi dokumen kurikulum kepada warga
sekolah.
2.
Notulen sosialisasi dokumen kurikulum kepada warga
sekolah.
3.
Daftar hadir sosialisasi dokumen kurikulum kepada warga
sekolah.
4.
Surat instruksi sosialisasi dokumen kurikulum kepada
guru untuk peserta didik.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Mengawasi proses pelaksanaan kurikulum (Kepala Sekolah,
Pengawas Sekolah dan komite sekolah).
|
1.
Jurnal harian KS.
2.
Laporan hasil pengawasan.
|
|
|
|
2.
Melaporkan hasil pengembangan kurikulum (kurikulum
fungsional) kepada dinas pendidikan Kabupaten ...............
|
1.
Dokumen laporan hasil pengembangan kurikulum tahun
berjalan.
2.
Laporan hasil pengembangan kurikulum diketahui oleh
Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.
|
|
b.
|
Kalender pendidikan sekolah
|
Perencanaan:
Tim mengatur waktu bagi kegiatan pembelajaran peserta
didik selama 1 (satu) tahun ajaran yang dirinci per semester, per bulan, dan
per minggu mengacu kalender pendidikan nasional dan daerah (Dinas Pendidikan
Kabupaten ..............).
|
1.
Daftar hadir Tim.
2.
Notulensi.
3.
Kalender Pendidikan.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
Menyusun kalender pendidikan sekolah.
|
1.
Undangan rapat.
2.
Daftar hadir rapat penyusunan kalender pendidikan
sekolah.
3.
Notulensi rapat penyusunan kalender pendidikan sekolah.
4.
Kalender pendidikan sekolah tahun berjalan.
5.
Rincian kegiatan pembe-lajaran dalam satu tahun.
6.
Rincian kegiatan pembela-jaran per semester
penyelenggara pendidikan.
|
|
|
|
2.
Melakukan sosialisasi Kalender Pendidikan.
|
1.
Rapat sosialisasi kalender pendidikan.
2.
Undangan sosialisasi.
3.
Daftar hadir.
4.
Notulensi sosialisasi kalender pendidikan.
5.
Surat edaran kepala sekolah tentang kalender pendidikan
tahun berjalan.
6.
Penempelan kalender pendidikan di papan pengumuman
sekolah.
|
|
|
|
3.
Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai kalender
pendidikan.
|
1.
Jadwal kegiatan sesuai kelender pendidikan (UTS, UAS,
US/UN, Perayaan hari besar, perayaan hari besar agama, kegiatan kepramukaan
dll).
2.
Laporan hasil kegiatan sekolah.
|
|
|
|
Pengawasan:
Mengawasi proses penyusunan kalender pendidikan.
|
1.
Jurnal harian Kepala Sekolah.
2.
Laporan hasil penyusunan kalender pendidikan.
|
|
c
|
Program pembelajaran
|
Perencanaan:
1.
Memastikan guru menyusun program
pembelajaran berdasarkan hasil asesmen.
|
1.
Jurnal Kepala Sekolah .
2.
Pedoman wawancara dengan guru mengenai
upaya kepala sekolah untuk memastikan guru menyusun program pembelajaran
berdasarkan hasil asesmen.
|
|
|
|
2.
Memastikan guru menyosialisasikan program pembelajaran
kepada peserta didik.
|
1.
Jurnal Kepala Sekolah.
2.
Pedoman wawancara dengan guru mengenai upaya sekolah
dalam memastikan sosialisasi program pembelajaran kepada peserta didik.
|
|
|
|
3.
Menyosialisasikan program pembelajaran kepada pendidik,
komite sekolah, dan orang tua.
|
1.
Undangan rapat sosialisasi program pembelajaran.
2.
Daftar hadir.
3.
Notulensi rapat sosialisasi program pembelajaran.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
Memastikan guru menyusun program pembelajaran sesuai
dengan perencanaan pada Standar Proses.
|
1.
Jurnal Kepala Sekolah.
2.
Pedoman wawancara dengan guru mengenai upaya kepala
sekolah tentang penyusunan program pembelajaran sesuai dengan standar proses.
|
|
|
|
Pengawasan:
Mengawasi keterlaksanaan program pembelajaran.
|
1.
Jadwal pengawasan pelaksanaan program pembelajaran.
2.
Laporan hasil pengawasan tentang program pembelajaran.
3.
Pedoman wawancara dengan guru tentang pengawasan yang
dilakukan oleh kepala sekolah tentang program pembelajaran.
|
|
2.
|
Kesiswaan
|
||
|
a
|
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Tahun Pelajaran 20.../20...
|
Perencanaan :
Kepala sekolah dan tim membuat peraturan tentang
penerimaan peserta didik baru yang berisi kriteria calon peserta didik baru,
daya tampung, dan struktur panitia penerimaan peserta didik baru.
|
1.
Peraturan PPDB tahun berjalan mengatur daya tampung.
2.
Peraturan PPDB tahun berjalan mengatur rasio peserta
didik/guru.
3.
Peraturan PPDB tahun berjalan mengatur jenis
kelainan/kekhususan.
4.
SK kepanitiaan PPDB tahun berjalan meliputi susunan tim
penilai.
|
|
|
|
Pelaksanaan :
1.
Menginformasikan peraturan tentang penerimaan peserta
didik baru kepada para pemangku kepentingan pendidikan setiap menjelang
dimulainya tahun ajaran baru.
2.
Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan sebelum
dimulai tahun ajaran, yang diseleng-garakan secara obyektif, transparan,
akuntabel, tanpa diskriminasi (gender, agama, etnis, status sosial, dan
kemampuan ekonomi).
3.
Memutuskan penerimaan peserta didik baru melalui rapat
dewan pendidikan sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah.
|
1.
Ada media sosialisasi PPDB tahun berjalan.
2.
Buku catatan penerimaan peserta didik baru berisi
biodata peserta didik baru.
3.
Laporan hasil asesmen calon peserta didik baru.
4.
Surat keputusan peserta didik yang diterima
|
|
|
|
Pengawasan :
1.
Mengawasi penerimaan peserta didik baru, yang dilakukan
bersama oleh kepala sekolah, dewan pendidikan, dan komite sekolah.
2.
Melaporkan hasil pengawasan, kemudian dilaporkan kepada
dinas pendidikan kabupaten ..............
|
1.
Jurnal harian Kepala Sekolah.
2.
Dokumen laporan PPDB tahun berjalan.
|
|
b
|
Penerimaan peserta didik pindahan
|
Perencanaan :
1.
Kepala sekolah dan Tim membuat peraturan tentang
peserta didik pindahan yang berisi kriteria peserta didik pindahan.
2.
Menerima peserta didik pinda-han dan menyesuaiakan
dengan daya tampung sekolah mengikuti ketentuan Standar Sarana dan Prasarana.
|
1.
SK penerimaan peserta didik pindahan.
2.
Peraturan penerimaan peserta didik pindahan.
3.
SK tim penilai peserta didik pindahan.
|
|
|
|
Pelaksanaan :
1.
Melaksanakan penerimaan peserta didik pindahan secara
obyektif, transparan, akuntabel, tanpa diskriminasi (gender, agama, etnis,
status sosial, dan kemampuan ekonomi).
2.
Memutuskan penerima-an peserta didik pindahan dalam
rapat dewan pendidikan.
|
1.
Media sosialisasi penerimaan peserta didik pindahan.
2.
Buku pencatatan pendaftaran peserta didik.
3.
Dokumen pelaksanaan asesmen.
4.
Dokumen peserta didik pindahan yang diterima.
|
|
|
|
Pengawasan :
1.
Melakukan pengawasan penerimaan peserta didik pindahan
dilaku-kan secara bersama oleh kepala sekolah, dewan pendidikan, dan komite
sekolah.
2.
Melaporkan kepada dinas pendidikan kabupaten ..............
|
1.
Jurnal harian.
2.
Dokumen laporan.
|
|
c
|
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
|
Perencanaan :
1.
Membuat peraturan yang berisi struktur kepanitiaan,
jenis kegiatan, jadwal kegiatan, dan tata tertib kegiatan dengan mengacu pada
peraturan perundang-undangan.
2.
Memutuskan MPLS dalam rapat dewan pendidikan dengan
melibatkan pengurus OSIS
3.
Menetapkan peraturan tentang MPLS.
4.
Menginformasikan peraturan MPLS disampaikan kepada
pihak yang berkepentingan setiap menjelang dimulainya tahun ajaran baru 20.../20...
|
1.
SK Kepanitiaan.
2.
Dokumen program MPLS.
3.
Jurnal.
|
|
|
|
Pelaksanaan :
1.
Melaksanakan MPLS dilakukan pada awal tahun ajaran agar
peserta didik baru dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
2.
Melaksanakan MPLS mencakup pengenalan sekolah dengan
memperhatikan budaya akademik sekolah.
|
Jurnal harian.
|
|
|
|
Pengawasan :
Melaporkan hasil pengawasan kepada dinas pendidikan
kabupaten ..............
|
|
|
d
|
Pelayanan Bimbingan dan konseling
|
Perencanaan:
1.
Menugaskan guru kelas yang mendapat tugas tambahan
sebagai konseling dengan SK kepala sekolah.
2.
Menyusun program bimbingan dan konseling yang memuat
jadwal, materi layanan ases-men, pembimbingan, satuan layanan pendukung
(angket data), kerja sama.
3.
Menyosialisasikan program bimbingan dan konseling.
|
1.
SK tugas tambahan guru.
2.
Dokumen program.
3.
Jurnal.
|
|
|
|
Pelakasanaan:
1.
Memastikan pelaksanaan program layanan bimbingan dan
konseling.
2.
Melaksanakan kerja sama dengan psikolog, dokter,
psikiater.
|
1.
Jurnal.
2.
Dokumen kerja sama.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Mengawasi proses pelaksanaan layanan bimbingan dan
konseling.
2.
Mengawasi proses kerja sama.
3.
Melaporkan hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling
kepada orang tua/wali peserta didik.
|
1.
Jurnal.
2.
Dokumen laporan.
|
|
e
|
Kegiatan ekstrakurikuler
|
Perencanaan:
1.
Menugaskan guru pembina ekstrakurikuler dengan SK
kepala sekolah.
2.
Menyusun program ekstrakurikuler yang berisi jenis,
jadwal pelaksanaan, materi kegiatan, evaluasi.
3.
Menyosialisasikan program program ekstrakurikuler.
|
1.
SK guru pembina ekstrakurikuler.
2.
Dokumen program ekstrakurikuler.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
Memastikan guru pembina ekstrakurikuler melak-sanakan
pembinaan.
2.
Melaksanakan Pembinaan ekstrakurikuler sesuai dengan
jenis dan jadwal.
3.
Melaksanakan evaluasi ekstrakurikuler sesuai dengan
jenis dan jadwal.
|
Jurnal.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Mengawasi kegiatan ekstrakurikuler.
2.
Melaporkan hasil pengawasan kepada dinas pendidikan
kabupaten/ kota provinsi.
|
Jurnal dan dokumen laporan.
|
|
f
|
Penghargaan peserta didik berprestasi
|
Perencanaan:
1.
Merencanakan pembinaan prestasi peserta didik, yang
dilakukan dengan melibatkan komite sekolah, dewan pendidikan, dan pengurus
OSIS, serta dituangkan dalam peraturan pembinaan prestasi peserta didik.
2.
Memutuskan peraturan pembinaan prestasi peserta didik
melalui rapat dewan pendidikan dan
ditetapkan oleh kepala sekolah.
3.
Menginformasikan peraturan pembinaan prestasi peserta
didik kepada warga sekolah setiap awal tahun ajaran.
|
Dokumen program.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
Melaksanakan pembinaan prestasi peserta didik dilakukan
oleh guru pembina yang ditunjuk oleh kepala sekolah.
|
Dokumen penghargaan.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penghargaan
peserta didik berprestasi.
2.
Melaporkan pemberian penghargaan kepada orang tua dan
dinas pendidikan kabupaten ..............
|
1. Jurnal.
2. Dokumen laporan.
|
|
g
|
Penelusuran dan pendayagunaan alumni
|
Perencanaan:
1.
Merencanakan penelusuran dan pendayagunaan alumni
memuat kriteria penelusuran dan pendayagunaan alumni sesuai dengan potensi,
bakat, dan minat mereka dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
2.
Menetapkan rencana penelusuran dan pendayagunaan alumni
melibatkan komite sekolah, dewan pendidikan, dan para pemangku kepentingan
pendidikan.
3.
Menginformasikan rencana penelusuran dan pendayagunaan
alumni kepada warga sekolah
|
Dokumen Program.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
Melaksanakan penelusuran dan pendayagunaan alumni
dilakukan oleh kepala sekolah.
|
Jurnal.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Mengawasi penelusuran dan pendayagunaan alumni.
2.
Melaporkan kepada penelusuran dan pendayagunaan dinas
pendidikan kabupaten ..............
|
1. Jurnal.
2. Dokumen
laporan.
|
|
3.
|
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
|
||
|
a
|
Pemenuhan Pendidik
|
Perencanaan:
Kepala Sekolah membentuk tim perencana kebutuhan
pendidik yang bertugas merencanakan kebutuhan pendidik, membuat surat
penetapan pemenuhan kebutuhan pendidik, bersama komite sekolah/ yayasan
menyeleksi penerimaan tenaga pendidik dan melaporkan tentang rencana
pemenuhan kebutuhan pendidik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten ..............
|
1.
SK tim perencana kebutuhan pendidik.
2.
Buku daftar hadir tim dan notulen.
3.
Buku rencana pemenuhan kebutuhan pendidik yang
mencantumkan jumlah guru mata pelajaran/guru kelas, dan kualifikasi akademik.
4.
Surat penetapan pemenuhan kebutuhan pendidik.
5.
Surat permohonan kebutuhan pendidik kepada Dinas
Pendidikan.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
Memastikan terkirimnya surat usulan tentang pemenuhan
kebutuhan pendidik berdasarkan jumlah guru mata pelajaran/guru kelas, dan
kualifikasi akademik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten ..............
2.
Memastikan tim melakukan sosialisasi pemenuhan
kebutuhan pendidik.
3.
Memastikan tim melakukan pencatatan pendaftaran.
4.
Memastikan tim melakukan seleksi
5.
Memutuskan calon pendidik baru yang diterima melalui
rapat dengan tim seleksi
|
1.
Surat usulan tentang pemenuhan kebutuhan pendidik
berdasarkan jumlah guru mata pelajaran/guru kelas, dan kualifikasi akademik
kepada Dinas Pendidikan kabupaten ...............
2.
Media sosialisasi penerimaan tenaga pendidik baru.
3.
Buku catatan penerimaan calon pendidik baru.
4.
Biodata calon pendidik baru
5.
Laporan hasil seleksi calon pendidik baru.
6.
Surat keputusan pendidik yang diterima.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Mengawasi proses seleksi penerimaan pendidik baru.
2.
Menginformasikan hasil seleksi penerimaan pendidik baru
kepada warga sekolah.
3.
Melaporkan hasil pengawasan kepada Dinas pendidikan
Kabupaten ..............
|
1.
Jurnal harian Kepala Sekolah.
2.
Dokumen laporan seleksi penerimaan pendidik baru.
|
|
b
|
Pemberdayaan pendidik
|
Perencanaan:
Membentuk tim perencana pembagian tugas pendidik,
pemberian tugas tambahan, pembagian beban mengajar, optimalisasi tenaga
pendidik.
|
1.
SK tim perencana pembagian tugas pendidik, pemberian
tugas tambahan, pembagian beban mengajar, optimalisasi beban kerja pendidik.
2.
Buku daftar hadir dan notulen tim.
3.
Buku pembagian tugas yang sesuai dengan kualifikasi
akademik dan kompetensi.
4.
Buku pembagian tugas tambahan.
5.
Buku pembagian beban mengajar.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
Memastikan tersusunnya rencana penetapan pembagian
tugas mengajar pendidik.
2.
Memastikan terbuatnya surat penetapan wakil kepala
sekolah.
3.
Memastikan tersusunnya tugas dan fungsi kepala sekolah,
wakil kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran dan guru BK/ konselor.
|
1.
Surat keputusan pembagian tugas mengajar
2.
Surat keputusan penetapan wakil kepala sekolah.
3.
Rincian tugas dan fungsi kepala sekolah, wakil kepala
sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran dan guru BK/ konselor.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Berkoordinasi dengan pengawas sekolah mengevaluasi
kesesuaian antara pembagian tugas dengan pelaksanaan, melalui kegiatan
supervisi.
2.
Melaporkan hasil supervisi dan evaluasi kepada dinas
pendidikan Kabupaten ..............
|
1.
Buku supervisi.
2.
Buku catatan koordinasi evaluasi.
3.
Dokumen laporan hasil supervisi dan evaluasi.
|
|
c
|
Pengembangan pendidik
|
Perencanaan:
Membentuk tim pengembangan pendidik yang bertugas:
a.
membuat rancangan instrumen evaluasi diri pendidik yang
mengacu pada standar pendidik,
b.
membuat jadwal pelaksanaan PKG,
c.
merencanakan alternatif pengembangan pendidik melalui
diklat fungsional, diklat teknis, kegiatan kolektif guru, publikasi ilmiah
dan karya inovatif, lokakarya, seminar, dan pelatihan sesuai dengan
kompetensi,
d.
merencanakan alternatif pengembangan kualifikasi
melalui studi lanjut; dan peningkatan karir, dan
e.
menetapkan
pengembangan pendidik bersama dinas pendidikan Kabupaten ..............
|
1.
SK tim pengembangan pendidik.
2.
Buku daftar hadir dan notulensi.
3.
Instrumen evaluasi diri pendidik yang mengacu pada
standar pendidik.
4.
Jadwal pelaksanaan PKG.
5.
Buku catatan alternatif pengembangan pendidik melalui
diklat fungsional, diklat teknis, kegiatan kolektif guru, publikasi ilmiah
dan karya inovatif, lokakarya, seminar, dan pelatihan sesuai dengan
kompetensi.
6.
buku catatan pengembangan kualifikasi pendidik.
7.
Surat penetapan pengembangan pendidik yang minimal
mencantumkan nama pendidik, jenis pengembangan dan waktu.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
Memastikan keterlaksanaan pengembangan pendidik.
2.
Memastikan keterlaksanaan peningkatan kompetensi
profesional pendidik melalui studi lanjut, lokakarya, seminar, pelatihan,
dan/atau penelitian sesuai dengan kompe-tensi secara profesional, adil, dan
terbuka, serta mendorong pendidik untuk aktif dalam organisasi profesi.
3.
Memastikan keterlaksanaan mutasi berdasarkan analisis
jabatan.
4.
Memastikan keterlaksa-naan pemberian promosi kepada
pendidik berdasarkan azas kemanfaatan, kepatutan, dan profesionalisme.
|
1.
Buku daftar pengembangan pendidik.
2.
Buku catatan peningkatan kompetensi profesional
pendidik.
3.
Buku catatan mutasi berdasarkan analisis jabatan.
4.
Buku catatan pemberian promosi kepada pendidik.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Melakukan pengawasan pengembangan pendidik berdasarkan
kalender pendidikan melalui kegiatan supervisi dan monitoring.
2.
Melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada dinas
pendidikan kabupaten ..............
|
1.
Jurnal harian kepala sekolah.
2.
Dokumen laporan
hasil supervisi dan monitoring pendidik.
|
|
d
|
Penghargaan untuk pendidik
|
Perencanaan:
1.
Membuat aturan tentang pemberian penghargaan kepada pendidik.
2.
Membentuk tim untuk pemberian penghargaan kepada
pendidik yang termasuk didalamnya melibatkan komite sekolah, tim evaluasi,
dan dinas pendidikan dibuktikan dengan SK kepala sekolah.
|
1.
Dokumen peraturan pemberian penghargaan pendidik.
2.
Surat keputusan tim pemberian penghargaan pendidik.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
Memastikan tim melakukan penjaringan /inventarisasi
pendidik yang masuk nominasi mendapatkan penghargaan.
2.
Memastikan jadwal pelaksanaan pemberian penghargaan
yang disesuaikan dengan momen tertentu misalnya Hari Pendidikan Nasional,
Hari Guru, dan/atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
|
1.
Buku catatan penjaringan/inventarisasi pendidik calon
penerima penghargaan.
2.
Jadwal pemberian penghargaan yang dikaitkan dengan
momen tertentu seperti Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru, dan/atau Hari
Kemerdekaan Republik Indonesia.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Melakukan pengawasan keterlaksanaan pemberian
penghargaan kepada pendidik .
2.
Melaporkan hasil pengawasan kepada dinas pendidikan
kabupaten ..............
|
1.
Jurnal harian kepala sekolah.
2.
Dokumen laporan pengawasan.
|
|
|
Tenaga
Kependidikan
|
||
|
a
|
Pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan (tenaga
administrasi sekolah, tenaga perpustakaan sekolah, tenaga laboratorium
sekolah, pekerja sosial, psikolog, terapis, dan tenaga kependidikan khusus
lainnya, seperti; teknisi, tenaga kebersihan, penjaga sekolah)
|
Perencanaan:
1.
Melakukan analisis kebutuhan tendik berdasarkan jumlah,
jenis pekerjaan, dan kualifikasi akademik.
2.
Menentukan kebutuhan tendik berdasarkan jumlah, jenis
pekerjaan, dan kualifikasi dan dilaporkan kepada dewan pendidikan, pengawas
sekolah, dinas pendidikan, komite sekolah.
|
1.
Hasil analisis kebutuhan tendik berdasarkan jumlah,
jenis pekerjaan, dan kualifikasi akademik.
2.
Laporan kondisi dan kebutuhan tendik berdasarkan
jumlah, jenis pekerjaan, dan kualifikasi akademik.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
Memastikan usulan kebutuhan tendik sesuai dengan
jumlah, jenis pekerjaan, dan kualifikasi akademik.
2.
Mengajukan usulan kebutuhan tendik kepada dinas
pendidikan kabupaten ..............
|
1.
Dokumen validasi usulan kebutuhan tendik.
2.
Surat usulan kebutuhan tendik berdasarkan jumlah, jenis
pekerjaan, dan kualifikasi akademik.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Memantau dan mengevaluasi pemenuhan kebutuhan dengan
mencocokkan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan
2.
Melaporkan hasil pengawasan kepada dinas pendidikan
kabupaten ..............
|
1.
Dokumen pemantauan dan evaluasi pemenuhan kebutuhan
tendik.
2.
Laporan dan tindak
lanjut hasil pengawasan pemenuhan kebutuhan tendik.
|
|
b
|
Pemberdayaan tenaga kependidikan
|
Perencanaan:
Kepala Sekolah merancang pembagian tugas dan beban kerja
tendik jenis pekerjaan, dan kualifikasi akademik kebutuhan dan ketentuan.
|
Rancangan pembagian tugas dan beban kerja sesuai
kebutuhan dan ketentuan.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
Membuat SK pembagian
tugas tendik dengan mempertimbangkan kompetensi dan beban kerja sesuai dengan
aturan perundang-undangan.
2.
Menyusun uraian tugas dan tanggung jawab tenaga
kependidikan.
3.
Mendayagunakan
tenaga kependidikan.
|
1.
SK pembagian tugas tendik.
2.
Naskah uraian tugas dan tanggungjawab tendik.
3.
Uraian pendayagunaan tenaga kependidikan
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Memantau dan mengevaluasi pemberdayaan tenaga
kependidikan dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah pada
akhir tahun ajaran.
2.
Melaporkan hasil pemantauan dilaporkan kepada: dinas
pendidikan kabupaten ..............
|
1.
Catatan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan tendik.
2.
Laporan dan tindak lanjut hasil pemantauan pemberdayaan
tendik.
|
|
c
|
Pengembangan tenaga kependidikan
|
Perencanaan:
1.
mengidentifikasi peningkatan kompetensi secara
sistematis sesuai kebutuhan.
2.
Memetakan pilihan pengembangan tendik(termasuk studi
lanjut, lokakarya, seminar, dan/atau pelatihan).
3.
Menyusun rencana pengembangan tendik bersama wakil
kepala sekolah.
|
1.
Hasil identifikasi peningkatan kompetensi tendik.
2.
Pemetaan jenis pengembangan tendik.
3.
Rencana pengembangan tendik.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
melaksanakan pengembangan tendik sesuai rencana.
2.
melaksanakan mutasi berdasarkan analisis jabatan.
|
1.
Laporan pelaksanaan pengembangan tendik.
2.
SK mutasi jabatan.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Mengawasi tingkat kesesuaian pengembangan tendik dengan
rencana/program yang telah ditetapkan.
2.
Melaporkan hasil pengawasan dilaporkan kepada dinas
pendidikan.
|
1.
Hasil pemantauan pengembangan tendik.
2.
Laporan hasil pengawasan kepada dinas pendidikan.
|
|
d
|
Penghargaan untuk tenaga kependidikan
|
Perencanaan:
1.
Membuat aturan tentang pemberian penghargaan kepada
tenaga kependidikan.
2.
Membentuk tim untuk pemberian penghargaan kepada tenaga
kependidikan yang melibatkan komite sekolah, tim evaluasi, dan dinas
pendidikan dibuktikandengan SK kepala sekolah.
|
1.
Aturan pemberian penghargaan tenaga kependidikan.
2.
Surat keputusan tim pemberian penghargaan tenaga
kependidikan.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
Memastikan tim melakukan penja-ringan/inventarisasi
tenaga kependidikan yang masuk nominasi mendapatkan penghargaan.
2.
Memastikan jadwal pelaksanaan pemberian penghargaan
yang disesuaikan dengan momen tetentu misalnya Hari Pendidikan Nasional, Hari
Guru, dan/atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
|
1.
Buku catatan penjaringan/inventarisasi calon penerima
penghargaan.
2.
Jadwal pemberian
penghargaan yang dikaitkan dengan momen tertentu
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Melakukan pengawasan keterlaksanaan pemberian
penghargaan kepada tenaga kependidikan.
2.
Melaporkan hasil pengawasan kepada dinas pendidikan
Kabupaten .............. sesuai dengan kewenangannya.
|
1.
Jurnal harian kepala sekolah.
2.
Dokumen laporan pengawasan.
|
|
4.
|
Sarana dan Prasarana
|
||
|
a
|
Pengadaan sarana dan prasarana
|
Perencanaan:
1.
Menyusun master plan (rencana induk) sarana dan
prasarana sekolah.
|
Sekolah memiliki dokumen master plan sekolah
|
|
|
|
2.
Menyusun rencana kebutuhan sarpras pada tahun berjalan
yang dapat dilaksanakan un-tuk semua kekhususan.
|
Dokumen hasil analisis kebutuhan sarpras yang
mengakomodasi aksesibilitas semua kekhususan.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
Mengajukan rencana pengadaan sarpras sesuai kebutuhan
pada tahun berjalan.
|
Dokumen pengajuan (proposal) pengadaan sarpras sesuai
kebutuhan.
|
|
|
|
2.
Membentuk tim pengadaan sarana dan prasarana sesuai
dengan kebutuhan.
|
SK panitia pengadaan sarana dan prasarana sekolah.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Membentuk tim pengawas pengadaan sarana dan prasarana.
|
SK tim pengawas sarana dan prasarana meliputi PTK yang
ditugaskan mengelola sarana dan prasarana.
|
|
|
|
2.
Kepala sekolah menandatangani semua dokumen pengadaan
sarpras.
|
Dokumen pengadaan yang ditandatangani kepala sekolah.
|
|
|
|
3.
Melaporkan hasil pengawasan pengadaan sarpras.
|
Dokumen laporan pengawasan sarpras.
|
|
b
|
Pemanfaatan sarana dan prasarana
|
Perencanaan:
Memastikan sekolah memiliki aturan penggunaan sarana
dan prasarana.
|
Dokumen tata tertib penggunaan sarana dan prasarana
yang ditandatangani oleh Kepala
Sekolah.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
Memastikan semua sarpras yang dimiliki sekolah
dimanfaatkan secara optimal.
|
1.
Jurnal Kepala Sekolah berisi tentang kegiatan
pengecekan sarpras.
2.
Ada catatan penggunaan sarpras.
3.
Ada jadwal penggunaan sarpras.
4.
Instrumen kepuasan penggunaan sarpras.
|
|
|
|
2.
Memastikan petugas sekolah melakukan pemeliharaan
sarpras.
|
1.
Jurnal Kepala Sekolah berisi tentang kegiatan
pemeliharaan sarpras.
2.
Kartu inventaris barang.
3.
Sarpras dapat digunakan/dipakai.
4.
Kepala sekolah mengajak warga sekolah untuk turut serta
memelihara sarpras.
|
|
|
|
Pengawasan:
Melakukan pengawasan secara berkala terhadap
pemanfaatan sarpras.
|
1.
Jurnal Kepala Sekolah berisi
tentang kegiatan pengecekan sarpras.
2.
Catatan hasil pengawasan pemanfaatan sarpras.
3.
KS menyampaikan hasil pengawasan ke warga sekolah.
|
|
c
|
Pemeliharaan sarana dan prasarana
|
Perencanaan:
1.
Memprogramkan pemeliharaan sarpras dalam RKAS.
|
Dokumen RKAS yang memuat program pemeliharaan sarpras.
|
|
|
|
2.
Penyusunan rencana pemeliharaan sarpras melibatkan
dewan guru, komite sekolah dan tendik.
|
Daftar hadir workshop penyusunan RKAS.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
Memastikan guru dan tenaga kependidikan yang memelihara
sarpras melakukan tugas dengan tepat dan baik.
|
Jurnal Kepala Sekolah mencatat
kegiatan pemeliharaan sarpras.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Melakukan pengawasan secara langsung terhadap
pemeliharaan sarpras.
|
1.
Instrumen observasi kebersihan dan kenyamanan sarpras.
2.
Jurnal Kepala Sekolah mencatat
kegiatan pengawasan kepala sekolah terhadap pemeliharaan sarpras.
|
|
|
|
2.
Membuat laporan kondisi sarpras yang dilaporkan kepada
dinas terkait.
|
Dokumen laporan kondisi sarpras pada tahun berjalan.
|
|
d
|
Pengembangan sarana dan prasarana
|
Perencanaan:
1.
Kepala sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah
yang didalamnya termasuk rencana pengembangan sarpras.
|
Dokumen RPS mencakup rencana pengembangan sarpras.
|
|
|
|
2.
Memastikan tim pengembang sekolah dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik.
|
Jurnal Kepala Sekolah mencatat
kegiatan pembinaan kepada tim pengembang sekolah.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Kepala sekolah melakukan pengawasan langsung terhadap
pelaksanaan pengembangan sekolah.
|
Jurnal Kepala Sekolah mencatat
kegiatan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pengembangan sekolah.
|
|
|
|
2.
Membuat laporan pengawasan pengembangan sekolah dan
menyampaikannya kepada dinas terkait.
|
Dokumen laporan pengawasan pengembangan sekolah.
|
|
5.
|
Budaya dan Suasana Pembelajaran Sekolah
|
||
|
a
|
Budaya Sekolah
|
Perencanaan:
1.
Dokumen perencanaan sekolah memuat aspek pengembangan
budaya sekolah.
|
Ada dokumen perencanaan sekolah untuk pengembangan
budaya sekolah, seperti 7K, literasi, kerohanian, budaya mutu, dan aktivitas
lain yang dapat relevan.
|
|
|
|
2.
Kepala sekolah bersama warga sekolah menyusun dokumen
rencana pengembangan sekolah.
|
Dalam penyusunan dokumen perencanaan pengembangan
budaya sekolah, ada keterlibatan :
1.
komite sekolah,
2.
dewan guru.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
Kepala sekolah mendelegasikan program pengembangan
budaya sekolah.
|
Ada SK mengenai penanggung jawab pengembangan budaya
sekolah.
|
|
|
|
2.
Kepala sekolah memastikan terlaksananya budaya sekolah
yang dikembangkan.
|
1.
Terdapat bukti fisik pelaksanaan budaya sekolah.
2.
Semua warga sekolah berpartisipasi aktif dalam
menciptakan pengembangan budaya sekolah.
|
|
|
|
Pengawasan:
Memantau dan menginformasikan (tindak lanjut)
pelaksanaan pengembangan budaya sekolah.
|
Laporan pelaksanaan dari tim pengembang.
|
|
b
|
Suasana pembelajaran
|
Perencanaan:
Kepala sekolah bersama dewan guru merencanakan suasana
pembelajaran yang nyaman, aman, tertib, bersih, rapih, saling menghormati,
menghargai, dan kerja sama.
|
Dalam perencanaan pencip-taan suasana pembelajaran, ada
keterlibatan: 1. dewan guru, 2. komite/yayasan penyelenggara pendidikan.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
Kepala sekolah menugaskan guru untuk menciptakan
suasana pembelajaran yang memperhatikan lingkungan fisik dan non fisik.
|
1.
SK penugasaan Guru.
2.
Ada catatan kegiatan observasi kelas yang dilakukan
oleh kepala sekolah.
|
|
|
|
Pengawasan:
Memantau dan menginformasikan pelaksanaan pengembangan
suasana pembelajaran di kelas.
|
Dokumen/laporan hasil pengawasan pengembangan suasana
belajar di kelas yang diinformasikan kepada warga sekolah.
|
|
c
|
Kode etik sekolah
|
Perencanaan:
1.
Kepala sekolah bersama komite/yayasan dan guru
merencanakan kode etiksekolahyang berlaku untuk semua warga (guru, tenaga
kependidikan dan peserta didik) sekolah dalam upaya mene-gakkan etika
sekolah.
|
Dalam penyusunan peraturan sekolah, ada bukti
keterlibatan:
a.
komite sekolah/ yayasan,
b.
dewan guru, dan
c.
pihak lain yang dibutuhkan.
|
|
|
|
2.
Menyusun dokumen kode etik sekolah yang mengatur
peserta didik memuat norma untuk: 1) menjalankan ibadah sesuai dengan agama
yang dianutnya; 2) menghormati pendidik dan tenaga kependi-dikan; 3)
mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi ketentuan
pem-belajaran dan mematuhi semua peraturan yang berlaku; 4) memelihara
kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial di antara teman; 5)
mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama; 6) mencintai
lingkungan, bangsa, dan negara; serta 7) menjaga dan memelihara sarana dan
prasarana, kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan
sekolah.
3.
Kode etik sekolah yang mengatur guru dan tenaga
kependidikan memasukkan larangan bagi guru dan tenaga kependidikan, secara
perseorangan maupun kolektif, untuk: 1) menjual buku pelajaran, seragam/bahan
pakaian sekolah, dan/atau perangkat sekolah lainnya baik secara langsung
maupun tidak langsung kepada peserta didik; 2) memungut biaya dalam
memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik; 3) memungut biaya
dari peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 4) melakukan sesuatu baik
secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas hasil Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional.
|
|
|
|
|
Pelaksanaan:
Kepala mewajibkan warga sekolah berperilaku sesuai
dengan
1.
kode etik peserta didik;
2.
kode etik guru.
|
Terdapat buku catatan kasus ketidakdisiplinan.
|
|
|
|
Pengawasan:
Memantau dan menginformasikan pelaksanaan peraturan
sekolah.
|
Dalam rangka memantau pelaksanaan tata tertib sekolah,
kepala sekolah:
a.
Datang lebih awal.
b.
Pulang lebih akhir.
c.
Membaca laporan pelaksanaan dari tim pengembang.
|
|
6.
|
Peran serta Masyarakat dan Kemitraan
|
||
|
|
|
Perencanaan:
1. Meyusun
program pemberdayaan peran serta masyarakat dan kemitraan, berisi: jenis,
pihak, waktu.
2. Menyusun
draf MoU.
|
1.
Program kerja.
2.
Draf MoU.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1. Menyosialisasikan
pelaksanaan peran serta masyarakat dan kemitraan kepada semua warga sekolah
setiap awal tahun pelajaran.
2. Menjalin
kemitraan dengan lembaga yang relevan, berkaitan dengan masukan, proses, dan
capaian hasil pendidikan.
3. Menjalin
kemitraan sekolah dilaksanakan dengan orang tua peserta didik, alumni, tokoh
masyarakat, lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah.
4. Menjalin
kemitraan dengan satuan pendidikan lain, dunia usaha, dan dunia industri, di
dalam negeri dan/atau luar negeri.
5. Melibatkan
peran serta masyarakat dalam pengelolaan non akademik dan/atau akademik.
6. Membangun
kerja sama dengan tenaga ahli seperti dokter, terapis, psikolog, psikiater.
7. Menandatangani
MoU.
|
1.
Catatan kegiatan.
2.
MoU yang sudah ditandatangani.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Mengawasi proses kemitraan.
2.
Mengadministrasikan dan melaporkan hasil kemitraan
kepada dinas pendidikan provinsi/kab/kota.
|
1.
Catatan pengawasan.
2.
Dokumen laporan.
|
|
7
|
Akreditasi
|
||
|
|
|
Perencanaan:
1.
Membentuk tim evaluasi diri untuk keperluan akreditasi
yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Menyiapkan draf instrumen evaluasi diri.
|
1.
SK Tim Evaluasi Diri.
2.
Instrumen Evaluasi diri.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
Menyosialisasikan persiapan akreditasi.
2.
Mengolah hasil evaluasi diri.
3.
Membuat rekomendasi hasil evaluasi diri.
4.
Menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi diri.
|
1.
Dokumen kegiatan sosialisasi.
2.
Hasil pengolahan evaluasi diri.
3.
Rekomendasi hasil evaluasi diri.
4.
Dokumen tindak lanjut evaluasi diri.
|
|
|
|
Pengawasan:
1.
Tim mengevaluasi diri dan melaporkan hasil kerjanya
kepada kepala sekolah paling lambat 6 (enam) bulan sebelum akreditasi/
reakreditasi.
2.
Kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap
peningkatan status akreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
|
Catatan hasil pengawasan
|
|
8
|
Sistem Informasi Manajemen
|
||
|
|
|
Perencanaan:
Tim menyusun program Sistem Informasi Manajemen baik
manual maupun berbasis TIK.
|
SK. Tim Penyusun Program Sistem Informasi Manajemen.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
Memastikan sekolah memiliki teknologi informasi.
|
Software atau format dokumen yang digunakan di sekolah.
|
|
|
|
Memastikan tim TIK sekolah terfasilitasi untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya.
|
Data kepegawaian, data kesiswaan, data kurikulum, data
sarpras.
|
|
|
|
Memastikan sekolah memiliki Prosedur Oeprasional
Standar (POS) dalam SIM sekolah.
|
POS yang dibuat dan dikembangkan oleh sekolah.
|
|
|
|
Memastikan pemeliharaan SIM sekolah dapat berjalan
dengan baik.
|
Jurnal KS, bentuk SIM sekolah
|
|
|
|
Memastikan SIM sekolah dikembangkan sesuai kebutuhan.
|
Dokumen RPS
|
|
|
|
Membuat deskripsi kerja PTK yang termasuk didalamnya
memelihara SIM sekolah.
|
Dokumen struktur organisasi sekolah.
|
|
|
|
Memastikan SIM sekolah dapat digunakan sepanjang tahun
berjalan
|
Jurnal Kepala Sekolah, SIM yang
digunakan oleh sekolah.
|
|
|
|
Pengawasan:
Melakukan pengawasan dan membuat laporan pengawasan SIM
sekolah
|
Dokumen laporan pengawasan
|
|
9.
|
Program lain dalam upaya peningkatan mutu sekolah
|
||
|
|
|
Perencanaan: Tim menyusun program unggulan berdasarkan analisis SWOT
yang dilakukan Tim.
|
SK. Tim.
|
|
|
|
Pelaksanaan:
1.
Sekolah memiliki program unggulan di bidang tertentu
seperti: pilihan kemandirian (keterampilan vokasional), seni, olahraga,
akademik, atau lainnya.
|
Dokumen program unggulan sekolah.
|
|
|
|
2.
Memastikan tim kerja program unggulan dapat
melaksanakan program unggulan secara berkelanjutan.
|
Jurnal Kepala Sekolah.
Laporan pelaksanaan program unggulan.
|
|
|
|
3.
Memastikan sekolah memiliki produk, prestasi, atau
hasil program unggulan sekolah.
|
Produk, dokumen prestasi, atauhasil program unggulan
sekolah.
|
|
|
|
Pengawasan:
Kepala sekolah melaksanakan pengawasan secara langsung
terhadap pelaksanaan program unggulan sekolah.
|
Jurnal Kepala Sekolah, daftar
hadir kegiatan refleksi, laporan hasil pengawasan program unggulan.
|
C.
Penerapan Kepemimpinan Kepala Sekolah
Kepala sekolah dalam menerapkan kepemimpinannya dapat dilakukan melalui
perannya sebagai model keteladanan; pemecah masalah (problem solver);
pembelajar; motivator; pencipta iklim yang kondusif (climate maker). Langkah
operasionalnya ditunjukkan dalam Tabel berikut :
|
No
|
Komponen
|
Langkah Operasional
|
Hasil
|
|
1.
|
Tindakan kepala sekolah menjadi teladan dan mengarahkan
guru, TAS, peserta didik tepat waktu, melaksanakan kegiatan sesuai jadwal,
dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu (teladan).
|
1.
Hadir ke sekolah tepat waktu dalam berbagai kegiatan.
2.
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal.
3.
Mennyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
|
Nilai budaya kerja dan budaya belajar yang tercermin
pada guru, tenaga administrasi, dan peserta didik.
|
|
2.
|
Tindakan kepala sekolah menjadi contoh dalam kecermatan
memperhitungkan risiko sehingga dapat mengarahkan guru, TAS, dan peserta
didik dalam semangat kewirausahaan sekolah (teladan).
|
1.
Mengontrol perilaku warga sekolah berdasarkan aturan
yang berlaku.
2.
Mengapresiasi pendapat guru dalam penerapan gagasan
baru dalam memperbaiki proses pembelajaran dan penilaian.
3.
Memberikan penghargaan terhadap prestasi dan karya
terbaik warga sekolah.
4.
Memberikan bimbingan kepada guru .
|
Tertanam jiwa kewirausahaan pada guru, tenaga
administrasi dan peserta didik.
|
|
3.
|
Tindakan kepala sekolah menyelesaikan masalah sekolah
secara bersama-sama, pemanfaatan sumber belajar dan sumber informasi,
memantau penggunaan sumber daya, dan menilai pemanfaatan sumber daya.
|
1.
Mengadakan diskusi secara berkala dengan guru, tenaga
kependidikan, orang tua, terapis, psikolog, dan DUDI untuk mengenali masalah
sekolah dan memecahkannya secara bersama-sama.
2.
Memanfaatkan sumber daya untuk mewujudkan tujuan pada
rencana kerja tahunan.
3.
Memanfaatkan perpustakaan untuk meningkatkan daya serap
informasi bagi guru.
4.
Memanfaatkan pengetahuan baru dengan cara
menyosialisasikan, mengundang nara sumber dan menugaskan guru mengikuti
kegiatan diklat/workshop pengetahuan baru.
|
Terjalin komunikasi antara warga sekolah yang
dibuktikan dan catatan jurnal kepala sekolah.
|
|
4.
|
Kepala Sekolah berperilaku sebagai pembelajar.
|
1.
Menyampaikan informasi baru dalam berbagai forum.
2.
Membaca surat kabar/majalah/media online.
|
Budaya belajar, budaya membaca.
|
|
5.
|
Kepala sekolah mendorong PTK untuk (1) melaksanakan
tugas dan fungsi secara baik; (2) meningkatkan kompetensi (3) memecahkan
masalah tusi yang dihadapinya. (Motivator).
|
1.
Aktif memotivasi PTK melaksanakan tugas dan fungsi
lebih baik.
2.
Aktif memotivasi PTK meningkatkan kompetensi.
3.
Memecahkan masalah tusi yang dihadapinya.
|
Budaya kerja dan budaya mutu.
|
|
6.
|
Kepala sekolah melakukan komunikasi secara (1) santun;
(2) terbuka; dan (3) menghargai semua warga sekolah.
|
1.
Kepala sekolah santun dalam bertutur dengan peserta
didik, guru, tenaga kependidikan lainnya dan komite sekolah.
2.
Kepala sekolah terbuka menerima masukan dari warga
sekolah.
3.
Kepala sekolah memepertimbangkan berbagai pendapat
warga sekolah dalam pengambilan keputusan.
|
Terciptanya iklim yang kondusif.
|
|
7.
|
Kepala sekolah membuat sistem penghargaan dan sanksi
secara adil, terbuka, dan konsisten.
|
1.
Kepala sekolah menghargai PTK yang berprestasi.
2.
Kepala sekolah memberikan sanksi kepada guru dan PTK
yang melanggar aturan.
|
Motivasi berprestasi.
|
D.
Penerapan Kewirausahaan
Kewirausahan adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan
sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain.
Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif
berdaya, bercipta, berkarya dan bersahaja dan berusaha. Kewirausahaan
(entrepreneurship) muncul apabila seseorang individu berani mengembangkan
usaha-usaha dan ide-ide barunya. Kewirausahaan tidak selalu identik dengan
karakter wirausaha semata, karena karakter wirausaha kemungkinan juga dimiliki
oleh seorang yang bukan wirausaha. Wirausaha mencakup semua aspek pekerjaan,
baik karyawan swasta maupun pemerintahan. Wirausaha adalah mereka yang
melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide, dan
meramu sumber daya untuk menemukan peluang (opportunity) dan perbaikan
(preparation) hidup. Dalam dunia pendidikan kewirausahaan dapat
diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di
sekolah. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dilakukan oleh kepala sekolah,
guru, tenaga kependidikan (konselor), peserta didik secara bersama-sama sebagai
suatu komunitas pendidikan. Upaya kepala sekolah SMA AL HIKMAH MUNCAR dalam menerapkan jiwa kewirausahaan di
sekolah yaitu dengan:
1.
menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan
sekolah;
2.
melakukan kegiatan dalam upaya mencapai keberhasilan
sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif;
3.
memotivasi guru dan tenaga kependidikan untuk sukses
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
4.
memotivasi peserta didik untuk sukses dalam prestasi
akademik dan non akademik; dan
5.
mengembangkan pengelolaan kegiatan produksi sekolah
sebagai sumber belajar peserta didik;
